Ikhtiar Pelajar Indonesia di China

 

JAKARTA - Negara yang kini berpenduduk sekitar 1,4 miliar jiwa atau terbesar di dunia telah mengalami pasang-surut. China sudah cukup lama digembleng oleh berbagai pengalaman sejak era kekaisaran, pemerintahan Republik, kolonialisme, hingga pemerintahan Komunis telah menjadikan China sebagai negara ekonomi terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Kalau saat ini negara sosialis itu lebih kapitalis daripada negara kapitalis semacam AS, maka bukan timbul begitu saja tanpa ada sejarah panjang dan berliku yang dilaluinya. Sejak rezim Komunis berkuasa pada 1949, boleh dibilang China merupakan negara yang proteksionis hingga masa-masa awal kepemimpinan Deng Xiaoping yang menetapkan Provinsi Guangdong terbuka bagi asing.

Dalam tinjauan geografi politik, Guangdong yang berada di wilayah selatan sangat strategis untuk mengimbangi kekuatan ekonomi Hong Kong yang pada masa itu berada di bawah kendali Inggris.

Perlahan tapi pasti, saat ini hampir setiap jengkal wilayah daratan yang luasnya mencapai 9,59 juta kilometer persegi atau hampir sepuluh kali lipat luas daratan Indonesia itu terbuka bagi asing.

Tidak hanya pebisnis atau pemodal lainnya, jutaan pelajar dari mancanegara berdatangan untuk mencari ilmu, terutama di bidang ekonomi bisnis, teknologi, komunikasi dan infomasi, kedokteran, kedirgantaraan, dan Bahasa Mandarin. Di bidang pendidikan ini, pemerintah setempat mengeluarkan kebijakan yang sangat ketat dan sudah pasti sekuler karena negara tersebut menganut sistem sosialis.

Sistem pendidikan di China harus terpisah dari masalah-masalah keagamaan, demikian salah satu regulasi pendidikan. Pengajian Rutin Tinggal di negara bersistem sosialis memang bukan perkara mudah bagi sebagian besar penganut agama yang taat menjalani ibadah.

Memang pemerintah China menjamin kebebasan umat beragama dalam menjalani berbagai aktivitas peribadatan asalkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan mengenai aktivitas keagamaan ini sangat ketat diberlakukan oleh pemerintah China karena tidak ingin kecolongan sedikit pun akan penyusupan terorisme dan radikalisme.

"China akan mengambil tindakan tegas terhadap penyebaran ekstremisme agama guna menghindari penyusupan jaringan terorisme ke berbagai kelompok etnis minoritas dan organisasi keagamaan," demikian dokumen berjudul "Kebijakan China dan Praktik Perlindungan Kebebasan Umat Beragama" yang dipublikasikan Dewan Pemerintahan pada 3 April 2018.

Oleh sebab itu, mengundang penceramah dari luar negeri bukan hal yang mudah, apalagi jika tidak disertai dengan surat dari kantor perwakilan asing di China.

Lingkar Pengajian Beijing (LPB) beberapa kali mengalaminya. Namun bukan berarti lembaga tersebut berhenti berupaya memberikan bekal keagamaan kepada ratusan anggota yang mayoritas pelajar itu.

"Cara ini lebih efektif daripada teman-teman kami kecewa begitu jauh-jauh datang ke KBRI tetapi acara batal karena penceramah tidak bisa hadir," kata Ketua LPB Zainul Vikar pada 1 April 2018.

Sekitar 100 orang yang memadati aula KBRI Beijing serius mendengarkan penceramah dari Yogyakarta secara langsung dengan menggunakan perangkat komunikasi yang kemudian disalurkan ke layar monitor.

Pola pengajian pun berlangsung interaktif sehingga para peserta juga mendapatkan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada penceramah mengenai materi yang telah disampaikan.

Untuk kegiatan keagamaan model tatap muka seperti itu biasanya digelar di dalam kompleks perwakilan RI. Organisasi keagamaan lainnya pun melakukan hal yang sama karena kompleks perwakilan RI di China memiliki kekebalan diplomatik.

Sementara untuk kegiatan keagamaan yang lebih intensif, para pelajar asal Indonesia melakukannya dengan menggunakan perangkat komunikasi elektronik secara berkelompok semacam telekonferensi. Model seperti ini tidak hanya dilakukan WNI di daratan Tiongkok, melainkan juga di Taiwan dan Hong Kong yang mayoritas kalangan pekerja migran.

KIRIM EMAIL ANDA KE :
kampusindo@gmail.com
TWITTER
VIDEO